SETIAP TIGA BULAN RUTIN RAPAT EVALUASI
Selama tiga bulan sekali seluruh kepala dan perwakilan Satuan Perangkat Daerah ( SKPD ) rajin berkumpul di ruang Rapat Sekretaris daerah Kabupaten Blitar, untuk membahas kesulitan yang dihadapi dalam penarikan Pendapatan asli daerah ( PAD).
Dalam kegiatan itu, ada beberapa SKPD yang perolehan PADnya masih minim. Ketiga SKPD tersebut diantaranya, Dinas Komunikasi dan Informatika yang masih 0,%, Dinas [ertanian dan pangan yang perolehannya masih 17%, ada juga Dinas Lingkungan Hidup yan PAD nya masih 26% dan Dinas Pertenakan dan perikanan yang mencapai 33%.
Ada beberapa penyebab sehingga ketiga SKPD tersebut masih minim PAD, diantaranya retribusi tower telekomunikasi dari Dinas Kominfo masih belum di tarik lantaran masih ada kebijakan yang belum selesai.saat ini surat terkait penarikan retribusi tower masih dikirim ke masing-masing provider atau pemilik tower telekomunikasi. Karena masih proses maka selama tribulan kedua di tahun ini masih belum ada pemasukan.
Selain itu tidak bolehnya penarikan retribusi atas izin angguan atau HO di Dinas Lingkunagn Hidup ( DLH ) juga menjadi pemicu minimnya capaian. Ada juga pelarangan pemotongan hewan ternak betina dan digratiskannya retribusi kawin suntik di dinas peternakan dan perikanan juga menjadi salah satu faktor masih minimnya perolehan PAD .
Meski demikian pihaknya optimis di akhir tahun penerimaan PAD akan terealisasi sesuai dengan target.
Sesuai target akhir tribulan kedua pencapaian PAD harus 40%. tapi saat ini pencapaian PAD kita sudah diatas target atau sekitar 48,64%. Dari 12 SKPD penghasil PAD, ada 4 SKPD yang perolehan PAD sangat efektif alias sudah banyak. Yakni RSUD, dari target 77 milyar terealisasi Rp.42 milyar atau sudah 55,34%
Dinas PU dan Penataan Ruang Rp. 2,3 Milyar terealisasi rp. 2.3 milyar atau 55,19% Dinas Perhubungan sudah teralisasi 49,42%, Dinas Kesehatan sudah terealisasi 49,10 %. Dengan banyaknya perolehan PAD di masing-masing SKPD kami optimis pencapaian PAD tahun 2017 terealisasi sesuai terget. Dan kami akan terus menggelar rapat evaluasi untuk memonitor perolehan PAD terkini dan juga kendala yang dihadapi di lapangan.